Pemerintah Jepang Berlakukan Undang-Undang Baru untuk Lawan Yakuza

Beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas tentang YAKUZA, Kali ini kita akan bahas kembali tentang pembahasan undang-undang pelarangan YAKUZA, berikut beritanya.

Kepolisian Nasional Jepang (Keisatsucho/NPA) nampaknya semakin percaya diri dalam melawan Yakuza (sebutan kelompok mafia di Jepang-red), setelah pemerintah merevisi undang-undang untuk memperbolehkan penangkapan langsung terhadap para anggotanya.

 

Undang-undang ini direvisi pada bulan Februari, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 26 Juli silam, memperbolehkan polisi untuk menangkap langsung anggota yakuza yang melakukan kegiatan ilegal, termasuk pemerasan dan ancaman.

Undang-undang baru ini menutup celah para Yakuza untuk menghindar, karena polisi tidak harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Yakuza saat melakukan kegiatan ilegal.

Namun sejumlah pihak berpendapat bahwa undang-undang baru ini justru hanya memicu kelompok kejahatan bawah tanah untuk semakin bersembunyi. Seharusnya pemerintah lebih menekankan undang-undang daripada pelaksanaan penegakan hukum secara langsung.

Undang-undang yang menentang gerakan Yakuza pertama kali diberlakukan pada tahun 1992, sebagai upaya untuk menutup usaha ilegal yang tersembunyi. Namun, pada Oktober 2011 silam, ke-47 prefektur di Jepang menambahkan sejumlah pengecualian terhadap aturan ini, dan menjadikannya tidak efektif.

Berdasarkan data NPA, jumlah anggota Yakuza di seluruh Jepang mencapai puncaknya pada tahun 1963, dan terus berada di angka sekitar 80,000 orang dalam 20 tahun terakhir. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan, baku tembak antar kelompok Yakuza terus meningkat di tengah maraknya aksi pemerasan terhadap perorangan atau perusahaan.

Sebagai contoh, pada tahun 2011 di Prefektur Fukuoka tercatat 18 aksi penembakan, yang beberapa diantaranya melibatkan warga sipil. Fukuoka memiliki Yakuza terbanyak diantara prefektur lainnya, bahkan tidak kurang dari 5 kelompok Yakuza bermarkas di Fukuoka.

Pada tahun 2011, 2,203 kasus berhasil ditangani polisi, namun hanya 12 yang ditahan karena melakukan kekerasan. Mereka hanya didakwa atas hasil kejahatan individu, tidak mewakili sindikat Yakuza yang merekrutnya. Hal ini justru memicu pertukaran anggota dan pergantian penerus dalam sistem organisasi Yakuza.

Namun, di bawah undang-undang baru, sekali sindikat Yakuza ditandai dan teridentifikasi ke permukaan, polisi dapat langsung menahan anggotanya jika diantara mereka melakukan tindakan kriminal. Polisi juga dapat mengejar kelompok Yakuza tertentu, bahkan yang tidak terdeteksi sekalipun, contohnya jika terdapat anggota Yakuza terlibat dalam aksi baku tembak atau tindakan kriminal lainnya. [hallo Jepang]