Pemerintah China
menyesalkan langkah Jepang untuk melakukan survei di area Kepulauan
Diaoyu, yang selama ini menjadi sengketa keduanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei di Beijing, Senin petang mengatakan, "Segala bentuk kegiatan yang dilakukan Tokyo di sekitar Diaoyu adalah ilegal dan tidak sah."
Pada Minggu (2/9) pagi, Jepang mendaratkan satu tim survei ke kepulauan yang disengketakan- yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China.
Hong menegaskan Diaoyu adalah sah menjadi bagian teritorial China sejak ratusan tahun silam dan Pemerintah China akan tetap mempertahankannya.
Ia menegaskan setiap upaya Jepang untuk membeli dan menasionalisasi kepulauan tersebut akan sia-sia. Hong berharap Jepang menghentikan setiap kegiatan ilegal yang dilakukan di kepulauan itu dan kembali berdialog di meja perundingan.
Pemerintah Kota Tokyo mulai melakukan survei area di Kepulauan Diaoyu sejak Minggu (2/9).
Survei tersebut dilakukan dengan membawa rombongan 25 orang ahli, pejabat, dan pewarta. Dengan menggunakan kapal, tim mengelilingi kelima pulau tidak berpenghuni di Laut China Timur yang berada di bawah otoritas Jepang, tetapi juga diklaim China dan Taiwan.
Seiichiro Sakamaki, pemimpin tim survei tersebut, menekankan Pemerintah Kota Tokyo memang akan membeli pulau-pulau itu. "Hal mendasar ialah bahwa mereka yang akan membeli properti perlu melihat-lihat dulu (properti) itu," katanya.
Ia menambahkan, "Gubernur telah bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah pelabuhan kecil. Kami ingin memeriksa pulau-pulau tersebut dengan maksud itu."
Pejabat kota mengatakan survei yang sangat penting itu akan mencakup pengukuran kedalaman air untuk membangun dermaga di kepulauan. Tim tersebut dijadwalkan akan mempelajari pulau selama sekitar 10 jam sebelum kembali ke Okinawa di barat daya Jepang. Namun, pemerintah pusat Jepang sendiri tidak memberikan izin untuk mendarat di kepulauan itu.
Gubernur Tokyo Shintaro Ishihara dikabarkan telah mengumpulkan dana hingga 1,45 miliar yen atau sekitar 19 juta dolar AS dari sumbangan pribadi selama beberapa bulan terakhir untuk membeli pulau-pulau itu dari sebuah keluarga Jepang yang memilikinya.
Para pendukung pembelian menilai pembelian pulau-pulau itu akan memperkuat kontrol pemerintah dan mengirim pesan yang lebih keras kepada China yang menyebut pulau itu sebagai Diaoyu. Antaranews
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei di Beijing, Senin petang mengatakan, "Segala bentuk kegiatan yang dilakukan Tokyo di sekitar Diaoyu adalah ilegal dan tidak sah."
Pada Minggu (2/9) pagi, Jepang mendaratkan satu tim survei ke kepulauan yang disengketakan- yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China.
Hong menegaskan Diaoyu adalah sah menjadi bagian teritorial China sejak ratusan tahun silam dan Pemerintah China akan tetap mempertahankannya.
Ia menegaskan setiap upaya Jepang untuk membeli dan menasionalisasi kepulauan tersebut akan sia-sia. Hong berharap Jepang menghentikan setiap kegiatan ilegal yang dilakukan di kepulauan itu dan kembali berdialog di meja perundingan.
Pemerintah Kota Tokyo mulai melakukan survei area di Kepulauan Diaoyu sejak Minggu (2/9).
Survei tersebut dilakukan dengan membawa rombongan 25 orang ahli, pejabat, dan pewarta. Dengan menggunakan kapal, tim mengelilingi kelima pulau tidak berpenghuni di Laut China Timur yang berada di bawah otoritas Jepang, tetapi juga diklaim China dan Taiwan.
Seiichiro Sakamaki, pemimpin tim survei tersebut, menekankan Pemerintah Kota Tokyo memang akan membeli pulau-pulau itu. "Hal mendasar ialah bahwa mereka yang akan membeli properti perlu melihat-lihat dulu (properti) itu," katanya.
Ia menambahkan, "Gubernur telah bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah pelabuhan kecil. Kami ingin memeriksa pulau-pulau tersebut dengan maksud itu."
Pejabat kota mengatakan survei yang sangat penting itu akan mencakup pengukuran kedalaman air untuk membangun dermaga di kepulauan. Tim tersebut dijadwalkan akan mempelajari pulau selama sekitar 10 jam sebelum kembali ke Okinawa di barat daya Jepang. Namun, pemerintah pusat Jepang sendiri tidak memberikan izin untuk mendarat di kepulauan itu.
Gubernur Tokyo Shintaro Ishihara dikabarkan telah mengumpulkan dana hingga 1,45 miliar yen atau sekitar 19 juta dolar AS dari sumbangan pribadi selama beberapa bulan terakhir untuk membeli pulau-pulau itu dari sebuah keluarga Jepang yang memilikinya.
Para pendukung pembelian menilai pembelian pulau-pulau itu akan memperkuat kontrol pemerintah dan mengirim pesan yang lebih keras kepada China yang menyebut pulau itu sebagai Diaoyu. Antaranews
No comments:
Post a Comment