Pemerintah Jepang Mulai Perang Retorika Hadapi Korea Selatan & Cina

Pemerintah Jepang Jumat (24/08) memulai perang retorika menghadapi Korea Selatan dan Cina, terkait konflik klaim wilayah atas pulau kecil di perbatasan, dan Perdana Menteri Noda Yoshihiko mengkritik kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak ke Pulau Takeshima belum lama ini sebagai "tidak sah".

Dalam konferensi pers, PM Noda menyatakan akan menangani perselisihan wilayah dengan Korea Selatan dan Cina dengan berhati-hati, dan Jepang akan berupaya memperkuat monitoring di perairan sekitar.

PM Noda juga mengungkapkan, perselisihan ini harus diselesaikan melalui kerjasama berbagai pihak.

Di saat Jepang juga sedang terlibat perselisihan klaim wilayah di Kepulauan Senkaku dengan Cina, anggota parlemen menghimbau Pemerintahan PM Noda untuk bertindak tegas agar dapat tetap memegang kendali dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu.

Dalam sesi sidang parlemen, PM Noda menyatakan Seoul mengendalikan secara tidak sah kepulauan, yang di Jepang di kenal sebagai Takeshima, dan Dokdo di Korea Selatan, yang merupakan ungkapan keras pertama kali diucapkan PM Noda sejak Partai Demokrat (Minshu To/DPJ)  memegang tampuk kekuasaan di tahun 2009.

Pernyataan PM Noda keluar setelah Pemerintah Korea Selatan mengembalikan surat dari PM yang isinya memprotes kunjungan Presiden Lee Myung Bak pada 10 Agustus ke salah satu pulau yang ada di Kepulauan Takeshima.

PM Noda juga mengkritik Pemerintah Korea Selatan yang mengembalikan surat melalui pos, yang menurutnya "sangat disayangkan".

Menteri Luar Negeri Gemba Koichiro menjelaskan kepada media, pengembalian surat mengisyaratkan Seoul tidak merasa nyaman atas kedaulatan Takeshima, dan menambahkan Jepang tidak akan mengirim ulang surat kepada Lee.

Pemerintah Jepang pada hari Kamis menolak pengembalian surat, dibawa oleh  pejabat senior kedutaan besar Korea Selatan di Tokyo yang berkunjung ke Kementerian Luar Negeri.

Namun Pemerintah Jepang sebetulnya telah menerimanya pada Jumat pagi melalui pos, ungkap pejabat Kementerian Luar Negeri.

Dalam surat, PM Noda menyesali kunjungan Lee ke Takeshima, dan mengusulkan agar kasus perselisihan di bawa ke Pengadilan Internasional.

Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan niat untuk menolak usulan itu, dan salah seorang pejabat pemerintah menyatakan, "Kepulauan bernama Takeshima tidak pernah ada."

PM Noda mengirimkan surat pada pekan silam, yang juga memprotes himbauan Lee agar Kaisar Akihito meminta maaf atas penjajahan Jepang terhadap Semenanjung Korea pada periode tahun 1910 sampai 1945, bila ingin berkunjung ke Korea Selatan.

Menurut Gemba, Jepang akan meminta Korea Selatan menarik kembali pernyataan Lee mengenai Kaisar, dan selanjutnya meminta maaf.

Sementara Majelis Rendah Jepang pada hari Jumat, mengadopsi resolusi yang memprotes kunjungan Lee ke Kepulauan yang dipersengketakan, mendesak Korea Selatan untuk mengakhiri pendudukan tidak sah atas Kepulauan Takeshima.

Parlemen Jepang pertama kali mengeluarkan resolusi terkait Takeshima pada tahun 1953, yang menyatakan kepulauan itu bagian tidak terpisahkan dari wilayah Jepang, dan juga berdasarkan Hukum Internasional.

Majelis Rendah juga mengadopsi resolusi yang mengkritik pendaratan sejumlah warga Cina di Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur pada awal bulan ini.

Resolusi, yang dikeluarkan terkait Senkaku, menuntut Pemerintah Jepang melaksanakan langkah apapun yang dianggap penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Menekankan Kepulauan Senkaku sebagai bagian integral dari wilayah Jepang, resolusi menyatakan, "tidak ada perselisihan wilayah" karena Jepang berhak mengendalikannya.